Untuk Mendorong Perekonomian, Pemerintah Menyiapkan Dana RP 11 Triliun Untuk Prakerja Tahun 2022

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp11 triliun untuk program Kartu Prakerja tahun 2022. Program ini masih terus dilaksanakan untuk meningkatkan ability pekerja.

"Untuk peningkatan skill pekerja, kartu prakerja dianggarkan sekitar Rp11 triliun tahun 2022," kata Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Senin (16/8).

Program Kartu Prakerja diharapkan bisa membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,5 persen. Pemerintah juga akan terus mendorong agar angka kemiskinan bisa berkurang. Di mana setiap 1 persen dari pertumbuhan ekonomi tersebut bisa mempekerjakan hingga 500 ribu orang.

"Terkait kemiskinan tentu kita dorong agar ada lapangan pekerjaan bisa terbentuk dan diketahui dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,5 persen, setiap 1 persen kita bisa mempekerjakan sekitar 400-500 ribu orang dan ini diharapkan bisa menyerap angkatan kerja yang masuk di tahun 2022," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk program kartu prakerja term I tahun 2021. Kemudian, pemerintah menambah anggaran kartu prakerja Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta pada term II tahun 2021.

Terbaru, Pemerintah kembali membuka pendaftaran gelombang ke-18 kartu prakerja pada Senin ini 16 Agustus 2021. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan bahwa pembukaan Program Kartu Prakerja ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak karena adanya pandemi Covid-19.

"Pemerintah sangat memahami kesulitan yang dialami masyarakat akibat pandemi ini dan berharap masyarakat dapat tetap tangguh dan tumbuh dengan memanfaatkan program Kartu Prakerja.

Mereka yang berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja hendaknya serius mengikuti pelatihan yang dapat mendukung kehidupan ekonomi selama dan pasca pandemi," jelas Denni.

Adapun pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha namun tidak sedang mengikuti pendidikan official, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD. 

Masyarakat yang Tak Boleh Daftar

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menegaskan bahwa, pendaftaran Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas. Baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha.

"Namun perlu diingat juga, pendaftaran Prakerja tidak sedang mengikuti pendidikan official, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, Komisaris BUMN/BUMD, Anggota DPR, DPRD," katanya kepada wartawan, Senin (16/8).

Program Kartu Prakerja telah berjalan selama 16 bulan dan menerima 8,28 juta peserta dalam 17 gelombang pendaftaran di mana sebanyak 88 persen menganggur, 59 persen dari pedesaan, 47 persen perempuan, 2,3 persen purna pekerja migran Indonesia, dan 3,6 persen difabel.

Dengan alokasi anggaran yang tersedia di term II tahun 2021, Program Kartu Prakerja akan mampu memberikan bantuan kepada setidaknya 2,8 juta penerima yang terbagi dalam beberapa gelombang pendaftaran.