Upaya Menangani Kelangkaan Kontainer Dan Berikan Solusi, Kemendag Mendapatkan Apresiasi Eksportir

Jakarta - Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait komitmen dengan berbagai pihak untuk pengadaan kontainer menuai apresiasi eksportir. Upaya ini dinilai membantu menunjang agar kinerja ekspor semakin positif tahun ini.

"Karena penyediaan kontainer sangat diperlukan untuk ekspor dan melanjutkan pertumbuhan besar yang sedang terjadi saat ini,"kata Kepala Sekolah Ekspor Handito Joewono melansir Antara, di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Upaya ini diapresiasi karena dinilai sangat membantu saat terjadi kelangkaan kontainer. Strategi tersebut dinilai sangat bagus, mengingat suasana ekspor yang sedang kondusif.

Diketahui, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Agustus 2021 berhasil mencetak rekor baru dalam sejarah perdagangan Indonesia. Pasalnya, Indonesia berhasil memecahkan nilai ekspor tertinggi sejak Agustus 2011.

Performa ekspor nasional di Agustus 2021 berhasil meningkat 20,95 persen month on month (mom), menjadi sebesar USD 21,42 miliar. Peningkatan tersebut didorong penguatan ekspor migas dan nonmigas, masing-masing sebesar 7,48 persen dan 21,75 persen (mommy).

Secara kumulatif, ekspor Januari-Agustus 2021 mencapai USD 142,01 miliar atau naik 37,77 persen year on year (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi meningkatnya ekspor nonmigas menjadi USD 134,13 miliar atau naik 37,03 persen; serta naiknya ekspor migas menjadi USD 7,87 miliar atau tumbuh 51,78 persen.

Karena itu, sambung Handito, komitmen pemerintah dan pelaku usaha ini mesti dimaksimalkan saat ini. Apalagi ekspor industri funitur dan mamin yang banyak digeluti produsen dan eksportir UKM.

"Jadi, kami di Sekolah Ekspor yang berkonsentrasi mendorong eksportir baru dan kecil, menyambut positif komitmen antara Kemendag dan Kadin Indonesia ini,"jelasnya.

Imbas Kontainer Langka

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut, inisiasi Mendag Lutfi dan jajarannya bersama KADIN Indonesia soal kontainer begitu baik. Utamanya, jika dilihat dari momentum menjaga kinerja ekspor yang positif hingga term pertama 2021.

"Apalagi beberapa pelaku usaha yang kekurangan kontainer ini merupakan industri unggulan, salah satunya makanan dan minuman,"sebut Rendy.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) berkaitan kekurangan kontainer sejauh ini, menyebutkan bahwa ongkos logistik mengalami peningkatan, sehingga menekan quantity angkut barang.

Akibatnya, terjadi penurunan volume ekspor barang berupa produk mamin sekitar 6-7 persen. Karena itu, sebut Rendy, semestinya potensi peningkatan nilai ekspor tanpa gangguan kontainer bisa lebih tinggi 6-7 persen, dari torehan ekspor mamin yang saat ini berkisar USD 19,6 miliar.

Artinya, jika tanpa gangguan kelangkaan kontainer, ekspor mamin semestinya bisa tumbuh maksimal hingga menyentuh USD 20,97 miliar.

Ia pun menilai, inisiasi atas kontainer ini juga bisa menjaga kinerja perdagangan di sisa tahun. "Ya terutama dalam meningkatkan kinerja ekspor di kuartal empat 2021,"ujarnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GIMNI Dukung Kebijakan Pemerintah Berlakukan Minyak Goreng Satu Harga

Jakarta - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang mulai memberlakukan minyak goreng satu harga sebesar Rp 14.000 per liter. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/1/2022). "Untuk domestik ini dilakukan produk Pemerintah untuk memberikan ke konsumen harga minyak goreng yang terjangkau, karena sekarang sangat mendesak. Jadi GIMNI mendukung penuh program tersebut dengan harga Rp 14 ribu,"kata Sahat. Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemerintah sangat tepat karena saat ini memang terjadi kenaikan harga kelapa sawit yang signifikan di pasar global. "Harga (sawit) memang naik tak terbendung,"imbuhnya. Sahat menjelaskan, kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memang sudah melonjak tajam mulai dari Mei 2020. Dimana pada tahun 2020 harga CPO masih dikisaran Rp 7.000 per
Baca selengkapnya

Survei Konsumen Oleh BI Jika Kondisi Ekonomi Makin Membaik

Jakarta - Survei Konsumen oleh Bank Indonesia (BI) pada November 2021 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2021 sebesar 118,5, lebih tinggi dari 113,4 pada Oktober 2021, ungkap BI. Dikutip dari laman bi.go.id, Rabu (8/12/2021) IKK meningkat pada seluruh kategori pengeluaran dan kelompok usia responden. Secara spasial, IKK meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Pontianak, diikuti oleh Palembang dan Mataram. Pada November 2021, penguatan keyakinan konsumen didorong oleh perbaikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, ungkap BI, terutama persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini. Financial institution Indonesia juga mengungkapkan Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) pada November 2021 yang meningkat 99,2 dari 91,8 pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekon
Baca selengkapnya

Menkeu: Carzy Rich Akan Dikenakan Tarif PPH OP Bagi Penghasilan di Atas Rp 5 milliar Setahun

Jakarta - Menteri Keuangan ( Menkeu ), Sri Mulyani, mengatakan banyak orang ekstrem kaya atau memiliki pendapatan yang sangat tinggi di Indonesia. Untuk itu, mantan anggota Bank Dunia ini menambah lapisan (bracket) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Orang ekstrem kaya atau biasa disebut insane abundant ini, akan dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen. Adapun, penambahan tarif untuk PPh OP untuk menciptakan azas keadilan untuk para wajib pajak. "Untuk PPh OP dalam hal ini kita naikkan karena banyak orang di Indonesia yang menjadi relatif sangat ekstrem kaya, pendapatannya sangat tinggi. Maka kita tambahkan bracket yang paling atas,"kata Sri Mulyani, dalam video virtual, Selasa (14/12/2021). Menkeu menjelaskan, penerimaan pajak bisa membantu APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor usaha yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19. Secara bersamaan, pemerintah juga terus melakukan
Baca selengkapnya