Perguruan Tinggi Diminta Untuk Tidak Menolak Mahasiswa Dengan Kebutuhan Khusus (Difabel)

Jakarta - Perguruan tinggi diminta untuk tidak menolak mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau difabel dalam rangka menempuh pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.

"Perguruan tinggi tidak boleh menolak mahasiswa berkebutuhan khusus atau difabel untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi,"kata Nadiem dalam acara Kemenkeu Mengajar 6, Jakarta, Selasa (9/11).

Nadiem mengatakan larangan tersebut telah tertuang dalam Peraturan menteri Ristek Dikti Nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Hal ini sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan aksesibilitas bagi mahasiswa difabel atau berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan di perguruan tinggi.

"Aksesibilitas buat mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi diatur dalam Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017,"kata dia.

Nadiem menjelaskan pemerintah juga telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui beasiswa untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau difabel. Bahkan kementerian yang dipimpinnya telah menyediakan kuta khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus ini.

"Kemendikbud sudah sediakan kuota beasiswa mahasiswa difabel melalui alokasi khusus difabel dan mahasiswa difabel menjadi prioritas sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar),"kata dia.

Beasiswa Unggulan dan LPDP

Selain itu pemerintah memberikan beasiswa unggulan dan LPDP untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Beasiswa ini bisa membantu mahasiswa untuk menempuh pendidikan hingga S3.

"Selain itu beasiswa unggulan dan LPDP ini memberikan studi lanjut sehingga S3 bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan difabel,"katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

GIMNI Dukung Kebijakan Pemerintah Berlakukan Minyak Goreng Satu Harga

Jakarta - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang mulai memberlakukan minyak goreng satu harga sebesar Rp 14.000 per liter. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/1/2022). "Untuk domestik ini dilakukan produk Pemerintah untuk memberikan ke konsumen harga minyak goreng yang terjangkau, karena sekarang sangat mendesak. Jadi GIMNI mendukung penuh program tersebut dengan harga Rp 14 ribu,"kata Sahat. Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemerintah sangat tepat karena saat ini memang terjadi kenaikan harga kelapa sawit yang signifikan di pasar global. "Harga (sawit) memang naik tak terbendung,"imbuhnya. Sahat menjelaskan, kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memang sudah melonjak tajam mulai dari Mei 2020. Dimana pada tahun 2020 harga CPO masih dikisaran Rp 7.000 per
Baca selengkapnya

Survei Konsumen Oleh BI Jika Kondisi Ekonomi Makin Membaik

Jakarta - Survei Konsumen oleh Bank Indonesia (BI) pada November 2021 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2021 sebesar 118,5, lebih tinggi dari 113,4 pada Oktober 2021, ungkap BI. Dikutip dari laman bi.go.id, Rabu (8/12/2021) IKK meningkat pada seluruh kategori pengeluaran dan kelompok usia responden. Secara spasial, IKK meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Pontianak, diikuti oleh Palembang dan Mataram. Pada November 2021, penguatan keyakinan konsumen didorong oleh perbaikan persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, ungkap BI, terutama persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini. Financial institution Indonesia juga mengungkapkan Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) pada November 2021 yang meningkat 99,2 dari 91,8 pada bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekon
Baca selengkapnya

Menkeu: Carzy Rich Akan Dikenakan Tarif PPH OP Bagi Penghasilan di Atas Rp 5 milliar Setahun

Jakarta - Menteri Keuangan ( Menkeu ), Sri Mulyani, mengatakan banyak orang ekstrem kaya atau memiliki pendapatan yang sangat tinggi di Indonesia. Untuk itu, mantan anggota Bank Dunia ini menambah lapisan (bracket) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Orang ekstrem kaya atau biasa disebut insane abundant ini, akan dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen. Adapun, penambahan tarif untuk PPh OP untuk menciptakan azas keadilan untuk para wajib pajak. "Untuk PPh OP dalam hal ini kita naikkan karena banyak orang di Indonesia yang menjadi relatif sangat ekstrem kaya, pendapatannya sangat tinggi. Maka kita tambahkan bracket yang paling atas,"kata Sri Mulyani, dalam video virtual, Selasa (14/12/2021). Menkeu menjelaskan, penerimaan pajak bisa membantu APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama sektor usaha yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19. Secara bersamaan, pemerintah juga terus melakukan
Baca selengkapnya